Dari Istana Merdeka ke Gaza: Bagaimana Dialog Prabowo dengan Ulama Mengubah Peta Dukungan untuk Dewan Perdamaian Trump?

Bayangkan sebuah ruangan di Istana Merdeka, Selasa siang itu. Bukan rapat kabinet biasa, tapi pertemuan yang bisa menentukan arah diplomasi Indonesia di kancah global. Di sana duduk Presiden Prabowo Subianto berhadapan dengan 16 perwakilan ormas Islam terbesar negeri ini—dari NU, Muhammadiyah, MUI, hingga pimpinan pesantren. Topiknya sensitif: keputusan Indonesia bergabung dengan Board of Peace, inisiatif kontroversial Donald Trump yang sempat menuai skeptisisme. Yang menarik? Dalam empat jam, suasana berubah dari tanda tanya menjadi dukungan bulat. Ini bukan sekadar laporan pertemuan, tapi cerita tentang bagaimana diplomasi langsung dan transparansi bisa mengubah persepsi—bahkan di isu yang paling kompleks sekalipun.

Pertemuan 3 Februari 2026 itu mungkin akan dicatat sebagai momen penting dalam politik luar negeri Indonesia. Bukan karena protokol atau pidato, tapi karena mekanisme dialog yang jarang terjadi: kepala negara menjelaskan secara gamblang strategi diplomasinya langsung kepada pemimpin masyarakat sipil, mendengarkan keberatan, dan membangun konsensus. Sebelumnya, beberapa ormas seperti MUI bahkan sempat meminta pemerintah menarik diri. Tapi setelah penjelasan langsung dari Prabowo tentang bagaimana BoP akan dijadikan alat memperjuangkan kemerdekaan Palestina, posisi mereka berbalik 180 derajat. Ini menunjukkan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kebijakan: pentingnya komunikasi politik yang partisipatif.

Mekanisme Diplomasi yang Berbeda: Dari Monolog ke Dialog

Yang menarik dari pertemuan ini adalah pendekatannya. Bukan sekadar sosialisasi kebijakan dari atas ke bawah, tapi forum dialog dua arah. Menurut Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti yang hadir, banyak ormas awalnya ragu karena informasi yang tidak utuh. "Setelah Pak Presiden menyampaikan secara utuh mulai dari penjelasan umum, situasi global, kemudian situasi di Palestina dan apa yang telah dilakukan Indonesia... Alhamdulillah semua ormas Islam sangat mendukung," tuturnya. Ini mengungkap celah dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri kita: seringkali, stakeholder kunci justru mendapat informasi dari sumber sekunder, bukan langsung dari pembuat keputusan.

Poin penting yang disampaikan Prabowo—dan menjadi penentu dukungan—adalah penekanan bahwa partisipasi Indonesia di BoP akan fokus pada perlindungan rakyat Palestina. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) menyebutkan komitmen konkret: "Kita nanti akan berpartisipasi dengan mengirimkan pasukan perdamaian yang tugas absolutnya adalah melindungi rakyat Palestina." Ini bukan sekadar retorika diplomatik, tapi janji operasional yang langsung menjawab kekhawatiran banyak pihak tentang netralitas inisiatif Trump.

Kondisi dan Prasyarat: Dukungan yang Tidak Buta

Yang patut dicatat: dukungan dari ormas Islam ini bukanlah cek kosong. Ada prasyarat dan kondisi yang jelas. Ketua MUI Anwar Iskandar tegas menyatakan: "Sepanjang untuk kemaslahatan, tentu saja." Bahkan lebih jauh, ia menggarisbawahi bahwa jika BoP ternyata tidak memberikan manfaat bagi Palestina dan perdamaian dunia, "seluruh negara-negara Islam yang berkumpul di situ akan keluar." Ini posisi yang cerdas: mendukung dengan kewaspadaan tinggi.

Posisi serupa disampaikan Menteri Luar Negeri Sugiono, yang membuka kemungkinan Indonesia keluar jika kebijakan BoP tidak sejalan dengan prinsip bangsa. "Ya kalau memang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, pertama situasi damai di Gaza... kemudian situasi damai di Palestina pada umumnya dan akhirnya nanti adalah kemerdekaan dan kedaulatan Palestina," tegasnya. Dengan kata lain, dukungan ini bersifat instrumental—BoP dilihat sebagai alat, bukan tujuan.

Analisis: Pergeseran Strategi Diplomasi Publik

Dari sudut pandang politik internasional, pertemuan ini mencerminkan strategi diplomasi publik yang lebih matang. Data dari Lembaga Survei Indonesia menunjukkan bahwa 68% masyarakat Muslim Indonesia sangat memperhatikan isu Palestina. Dengan melibatkan ormas-ormas besar yang mewakili puluhan juta anggota, pemerintah membangun legitimasi domestik sebelum melangkah lebih jauh di forum internasional. Ini berbeda dengan pendekatan tradisional dimana kebijakan luar negeri sering dirumuskan secara eksklusif di lingkaran elite.

Opini pribadi saya: momen ini mungkin menjadi preseden penting. Bayangkan jika setiap kebijakan luar negeri strategis didahului dengan dialog intensif dengan elemen masyarakat sipil—bukan hanya ormas Islam, tapi juga kelompok masyarakat lainnya. Bisa mengurangi salah persepsi dan meningkatkan ownership nasional. Yang terjadi di Istana Merdeka siang itu bukan sekadar rapat, tapi ujicoba model governance yang lebih inklusif.

Daftar Ormas yang Hadir dan Implikasi Representasi

Ke-16 ormas yang hadir mewakili spektrum Islam Indonesia yang luas: mulai dari PBNU, MUI, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Persatuan Islam (PERSIS), PP Muslimat NU, Wahdah Islamiyah, hingga Persatuan Ummat Islam. Ini bukan daftar acak—ini adalah peta pengaruh keagamaan di Indonesia. Dengan mendapatkan dukungan mereka, pemerintah praktis mengamankan basis legitimasi yang sangat kuat untuk kebijakan luar negerinya terkait Palestina dan BoP.

Yang menarik, pertemuan ini juga menunjukkan kemampuan Prabowo—sering diasosiasikan dengan latar belakang militer—untuk melakukan pendekatan kultural dan keagamaan. Empat jam bukan waktu singkat untuk diskusi yang intensif. Menurut beberapa sumber, suasana digambarkan "penuh kehangatan"—faktor non-teknis yang justru sering menentukan keberhasilan diplomasi.

Refleksi Akhir: Diplomasi sebagai Seni Mendengarkan

Pertemuan ini meninggalkan pelajaran berharga: dalam era informasi yang serba cepat dan fragmentasi opini, diplomasi tidak bisa lagi hanya dilakukan di balik pintu tertutup kedutaan atau forum PBB. Masyarakat—terutama yang terorganisir melalui ormas—ingin dilibatkan, didengar, dan diyakinkan. Apa yang dilakukan Prabowo dengan mengundang 16 ormas Islam ke Istana mungkin akan menjadi model baru dalam pembuatan kebijakan luar negeri Indonesia: lebih transparan, lebih dialogis, dan lebih accountable kepada publik.

Sebagai penutup, mari kita renungkan: keputusan untuk bergabung dengan Board of Peace memang penting, tapi proses yang melahirkannya mungkin lebih signifikan lagi. Ketika pemerintah mau duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan pemimpin masyarakat sipil untuk menjelaskan kebijakan kontroversial, itu adalah kemajuan demokrasi yang nyata. Pertanyaannya sekarang: apakah pendekatan serupa akan diterapkan untuk isu-isu strategis lainnya? Dan yang lebih penting, apakah kita sebagai warga negara siap terlibat dalam dialog-dialog semacam ini dengan pikiran terbuka? Karena pada akhirnya, diplomasi terbaik bukanlah tentang siapa yang menang dalam perdebatan, tapi tentang seberapa baik kita membangun pemahaman bersama untuk kepentingan bangsa—dan kemanusiaan.