Dari Unjuk Rasa ke Ricuh Massal: Analisis Dampak Bentrokan UNM yang Mengubah Wajah Jalanan Makassar

Bayangkan sebuah sore di Makassar yang seharusnya diwarnai suara azan maghrib dan hiruk-pikuk orang berburu takjil. Namun, Kamis malam tanggal 4 Maret 2026 itu, suasana di sepanjang Jalan AP Pettarani berubah total. Alih-alih kedamaian, yang terdengar adalah gemerincing kaca pecah dan teriakan massa. Sebuah unjuk rasa mahasiswa yang awalnya fokus pada isu keadilan, tiba-tiba berbelok menjadi konflik horizontal yang melibatkan ratusan pengemudi ojek online. Peristiwa di Universitas Negeri Makassar (UNM) ini bukan sekadar berita kericuhan biasa; ia adalah sebuah studi kasus sempurna tentang bagaimana sebuah pemicu kecil di ruang publik yang padat dapat memicu reaksi berantai dengan konsekuensi yang jauh lebih luas.

Latar Belakang: Titik Didih di Jalan yang Sama

Insiden ini berakar dari dua arus yang bertabrakan di ruang dan waktu yang sama. Di satu sisi, ada puluhan mahasiswa UNM yang melakukan aksi damai, menyuarakan keprihatinan mendalam atas insiden penembakan remaja, Bertrand Eka Prasetyo. Aksi ini adalah bentuk ekspresi kepedulian khas kaum muda terhadap isu hukum dan keadilan. Di sisi lain, ada arus kehidupan normal warga kota, termasuk para pengemudi ojek online yang sedang menjalankan rutinitas mencari nafkah, terutama di bulan Ramadhan dimana permintaan jasa mereka meningkat signifikan. Jalan AP Pettarani yang menjadi lokasi kampus, secara tidak terelakkan, menjadi titik temu—dan akhirnya, titik gesekan—kedua kepentingan ini. Sebuah kesalahpahaman antara seorang pengemudi yang melintas dan massa aksi, yang berujung pada vandalisme terhadap sepeda motor, menjadi percikan api di tumpukan jerami ketegangan kota.

Eskalasi Solidaritas dan Dampak Instan yang Mengkhawatirkan

Reaksi yang terjadi selanjutnya menunjukkan dinamika sosial yang powerful di era digital. Kabar tentang motor yang dirusak dengan cepat menyebar di antara komunitas pengemudi ojol, mungkin melalui grup percakapan daring. Solidaritas sesama pekerja ‘gig economy’ ini memobilisasi ratusan orang dalam waktu singkat. Mereka berdatangan bukan sebagai individu, tetapi sebagai sebuah kelompok yang merasa hak dan alat kerjanya diserang. Ketika massa dari kedua kelompok bertemu, logika kerumunan mengambil alih. Aksi saling lempar batu pun terjadi, merembes masuk hingga ke area kampus. Fasilitas pendidikan yang seharusnya menjadi zona aman untuk berpikir, berubah menjadi medan konflik. Kaca-kaca gedung pecah, meninggalkan kerusakan fisik yang menjadi simbol retaknya tatanan sosial saat itu.

Di Balik Headline: Opini dan Data tentang Konflik Urban

Di sini, saya ingin menyisipkan sebuah opini dan data yang sering terlewat. Menurut penelitian dari Center for Urban Studies (2024), konflik antara pengunjuk rasa dan pengguna jalan biasa di kota-kota besar Asia Tenggara meningkat hampir 40% dalam lima tahun terakhir. Pemicu utamanya bukanlah perbedaan ideologi politik, melainkan kompetisi atas penggunaan ruang publik dan gangguan terhadap mobilitas ekonomi harian. Peristiwa di UNM adalah contoh textbook dari temuan ini. Para pengemudi ojol, dengan pendapatan yang sangat bergantung pada setiap menit dan setiap order, memiliki toleransi yang sangat rendah terhadap gangguan yang menghambat mereka bekerja. Sementara mahasiswa, dengan idealismenya, melihat ruang depan kampus sebagai panggung legitim untuk menyampaikan aspirasi. Ketika kedua ‘hak’ ini bentrok tanpa mekanisme pengaturan yang jelas, ledakan sosial hampir tak terhindarkan.

Intervensi Aparat dan Tantangan Restorasi Kepercayaan

Upaya meredakan situasi oleh aparat TNI dan Polri patut diapresiasi. Mereka berhasil memisahkan kedua kelompok dan mencegah korban jiwa. Pernyataan Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana, yang menyoroti faktor ‘kesalahpahaman’ dan konteks bulan Ramadhan, adalah upaya untuk mereduksi narasi permusuhan. Namun, tugas terberat justru dimulai setelah kericuhan mereda. Proses hukum terhadap pelaku perusakan harus transparan dan adil, tidak memihak kelompok mana pun. Lebih dari itu, perlu ada upaya rekonsiliasi. Kampus, sebagai institusi intelektual, bersama dengan perwakilan komunitas ojol dan kepolisian, bisa menginisiasi dialog terbuka. Tujuannya bukan sekadar menyelesaikan kasus ini, tetapi membangun protokol bersama untuk mencegah pengulangan. Bagaimana jika ada unjuk rasa di masa depan? Bagaimana arus lalu lintas, termasuk ojol, bisa diatur tanpa memicu gesekan? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang perlu dijawab bersama.

Penutup: Sebuah Refleksi untuk Kota Kita Semua

Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari malam ricuh di UNM itu? Pertama, kota modern adalah tempat dimana berbagai kepentingan dan tekanan hidup saling berdesakan. Sebuah unjuk rasa bukanlah peristiwa yang terisolasi; ia berinteraksi dengan denyut nadi ekonomi harian ribuan orang. Kedua, solidaritas komunitas digital adalah kekuatan dua mata pedang. Ia bisa menjadi sistem pendukung yang kuat, tetapi juga bisa memobilisasi konflik dengan kecepatan yang mencengangkan. Sebagai penutup, saya ingin mengajak kita semua untuk berefleksi. Sebelum kita cepat-cepat menyalahkan ‘mahasiswa yang anarkis’ atau ‘ojol yang emosional’, mari kita lihat akar masalahnya: apakah kita, sebagai masyarakat urban, sudah memiliki ‘tata krama’ bersama dalam berbagi ruang kota yang terbatas ini? Kerusakan fasilitas kampus bisa diperbaiki dalam hitungan minggu. Namun, memulihkan kepercayaan dan membangun mekanisme koeksistensi yang damai antar kelompok masyarakat adalah pekerjaan rumah jangka panjang yang menentukan wajah kota kita di masa depan. Mari kita ambil hikmah dari insiden ini untuk membangun dialog, bukan tembok.