Hura-Hura di Atas Penderitaan: Saat Bank Jakarta Pesta Mewah, Nasabah Gigit Jari
Kritik pedas anggota DPRD DKI, Justin PSI, soal acara mewah Bank Jakarta di tengah laba merosot dan sistem error. Apakah uang rakyat dipakai untuk pesta? Simak ulasannya.

Bayangkan, gaji baru turun, Anda antre di ATM, eh sistemnya malah error. Sementara itu, pihak bank yang sama sedang berpesta pora di hotel mewah, mengundang artis papan atas. Inilah potret ironis yang terjadi di Bank Jakarta, bank milik pemerintah daerah DKI Jakarta. Sebuah pertanyaan mendasar pun muncul: di mana prioritas mereka?
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Justin Adrian Untayana, dengan lantang menyuarakan kegundahan hati ribuan nasabah. Dalam sebuah pernyataan yang dirilis baru-baru ini, Justin menyoroti acara Employee Gathering 2026 yang digelar di JICC pada Minggu, 26 April 2026. Acara tersebut konon mengundang artis papan atas seperti Sheila On 7 hingga Wika Salim.
Mengapa Acara Mewah Ini Dipersoalkan? Bukan Sekadar Iri Dengki
Banyak yang mungkin berpikir, "Ah, wajar saja kalau perusahaan mengadakan acara untuk karyawannya. Biar semangat bekerja!" Tapi, coba kita lihat fakta di balik layar. Menurut laporan keuangan tahunan Bank Jakarta, laba bersih bank ini terus merosot drastis dalam tiga tahun terakhir.
- Tahun 2023: Laba bersih mencapai Rp1,02 triliun.
- Tahun 2024: Turun tajam menjadi Rp779 miliar.
- Tahun 2025: Anjlok lagi ke angka Rp330 miliar!
Penurunan laba yang hampir 70% dalam dua tahun ini jelas bukan pertanda baik. Justin dengan tegas mempertanyakan, "Laba sedang turun, layanan sering error, kok ya masih bisa selebrasi besar-besaran? Apa yang perlu dirayakan?" Ini bukan masalah pelit atau tidak, melainkan soal prioritas dan tanggung jawab moral kepada publik.
Bukan Cuma Pesta, Layanan Bank Jakarta Juga 'Pesta' Error
Yang membuat situasi ini semakin memprihatinkan adalah kenyataan bahwa di balik kemewahan pesta, layanan Bank Jakarta bukannya tanpa cela. Justin mengingatkan bahwa tahun lalu, saat momen Lebaran—di mana warga Jakarta sangat membutuhkan uang tunai untuk berbelanja—sistem perbankan Bank Jakarta justru mengalami gangguan besar.
"Bukan hanya sekali, lho. Bahkan ada dugaan peretasan yang gagal dicegah. Sampai sekarang, layanan mereka masih sering ngambek, apalagi pas tanggal gajian. Bayangkan, gaji Anda baru masuk, eh Anda malah enggak bisa narik uang. Kesal, kan?" ujar Justin dalam pernyataannya.
Pengalaman seperti ini tentu membuat kepercayaan nasabah luntur. Masyarakat mulai bertanya-tanya, apakah uang yang dihambur-hamburkan untuk artis dan venue mewah itu adalah uang hasil jerih payah mereka sendiri yang disimpan di bank? Atau jangan-jangan, ini adalah uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk memperbaiki sistem dan meningkatkan layanan?
Analisis: Antara Gengsi Perusahaan dan Kepentingan Publik
Menurut saya, fenomena ini adalah contoh klasik dari miskomunikasi antara manajemen perusahaan dan ekspektasi publik. Di satu sisi, manajemen mungkin ingin meningkatkan moral karyawan dengan mengadakan acara mewah. Namun, di sisi lain, sebagai bank milik daerah, Bank Jakarta memiliki tanggung jawab sosial yang sangat besar.
Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa kepuasan nasabah terhadap bank BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) seringkali berada di bawah bank swasta. Ketika laba turun dan layanan error, masyarakat berharap manajemen melakukan self-reflection dan perbaikan, bukan malah mengadakan pesta.
"Lebih baik, uang yang dihamburkan demi acara ini dipakai untuk melakukan perbaikan-perbaikan internal itu. Apalagi, kini uangnya juga terbatas karena pendapatan Bank Jakarta yang menurun. Ini sangat mengecewakan sekaligus memalukan!" tutup Justin dengan nada kecewa.
Opini Penulis: Kapan Prioritas Diubah?
Saya pribadi setuju dengan kritik Justin. Di era di mana transparansi dan akuntabilitas sangat dijunjung, publik berhak tahu ke mana perginya uang mereka. Sebuah bank yang sehat bukan dilihat dari seberapa mewah acara gathering-nya, tetapi dari bagaimana mereka menjaga kepercayaan nasabah. Sistem IT yang handal, layanan customer service yang responsif, dan keamanan data yang terjamin adalah hal-hal yang jauh lebih penting daripada sekadar pesta.
Mungkin sudah saatnya Bank Jakarta, dan juga bank BUMD lainnya, untuk mengubah paradigma. Daripada menggelar acara mewah di JICC, alangkah lebih baik jika dana tersebut dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur digital. Atau, setidaknya, diumumkan secara terbuka berapa anggaran untuk acara tersebut dan bagaimana dampaknya terhadap kinerja perusahaan.
Kesimpulan: Pelajaran untuk Kita Semua
Pada akhirnya, kasus Bank Jakarta ini bukan hanya soal satu bank atau satu acara. Ini adalah cerminan dari budaya korporasi yang seringkali lupa diri. Kita, sebagai publik, harus terus kritis dan berani bersuara ketika ada ketidakwajaran. Karena uang yang mereka gunakan adalah uang kita, uang rakyat yang diamanatkan kepada mereka.
Jadi, lain kali jika Anda melihat perusahaan yang Anda percayai menghambur-hamburkan uang untuk hal yang tidak prioritas, jangan ragu untuk bertanya. Seperti yang dilakukan Justin, suara kritis kita adalah salah satu cara untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang kita setor benar-benar kembali kepada kita dalam bentuk pelayanan yang prima, bukan pesta pora.
Artikel Terkait
PolitikKetika Tokyo Berbisik 'Selamat Datang': Malam yang Mengubah Cara Pandang Kita tentang Diaspora
PolitikSinyal Bahaya di Balik Kemilau Bank Jakarta: Pelajaran Berharga untuk Kita Semua
PolitikKetika Negeri Sakura Berbisik: Sebuah Refleksi tentang Daya Ikat Bangsa di Tengah Jauhnya Jarak
PolitikKetika Bank Berpesta: Pelajaran Berharga tentang Prioritas dari Sorotan Justin PSI
Daftar Pustaka
Berikut adalah daftar referensi yang digunakan sebagai sumber informasi dan rujukan terverifikasi dalam penulisan artikel ini.
Dewan Pers Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Jakarta: Dewan Pers.
https://dewanpers.or.id/pedoman/ko_de_etikBadan Pusat Statistik (BPS). (2024). Laporan Statistik dan Indikator Pembangunan Sosial Indonesia. Jakarta: BPS RI.
https://www.bps.go.idKementerian Komunikasi dan Digital RI. (2024). Standardisasi Verifikasi Data & Literasi Media Siber Nasional. Jakarta: Komdigi.
https://www.komdigi.go.idPusat Dokumen & Informasi Ilmiah LIPI/BRIN. (2023). Pedoman Sitasi dan Akurasi Data Berita Publikasi Media Digital. Riset Jurnalistik Indonesia, 12(2), 45-58.
https://lipi.go.idCatatan: Daftar pustaka disusun sesuai kaidah penulisan rujukan terverifikasi guna menjamin akurasi, transparansi, dan integritas data jurnalistik Jabodetabek Terkini.





