Jombang di Persimpangan: Ketika Sungai Berbicara, Apakah Kebijakan Mendengar?
Ditulis Oleh
salsa maelani
Tanggal
6 Maret 2026
Refleksi mendalam tentang krisis air sungai Jombang yang mengungkap jurang antara kebijakan dan realitas ekologis, serta dampaknya bagi masa depan.

Bayangkan Anda tinggal di tepi sungai yang dulu jernih, tempat anak-anak bermain dan ibu-ibu mencuci. Kini, airnya berwarna keruh, baunya tak sedap, dan ikan-ikan sudah enggan singgah. Ini bukan skenario fiksi, melainkan realitas sehari-hari yang dihadapi banyak warga di sekitar aliran sungai di Jombang. Ironisnya, di tengah keprihatinan yang kian mengental, kebijakan yang ada justru seringkali terasa seperti berada di planet yang berbeda dengan kondisi di lapangan. Sebuah diskusi publik yang digelar baru-baru ini, bukan sekadar membedah buku, tapi lebih seperti membuka luka lama sekaligus menyalakan api harapan.
Acara yang diinisiasi Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Jombang itu menarik perhatian. Ratusan orang datang, bukan karena penasaran pada sebuah buku berjudul #ResetIndonesia semata, tetapi karena mereka merasakan langsung denyut nadi masalah yang dibahas: ketimpangan kebijakan lingkungan dan ancaman nyata terhadap sumber kehidupan mereka. Ini lebih dari sekadar diskusi; ini adalah ruang di mana kegelisahan warga menemukan suaranya.
Dari Buku ke Realita: Jurang antara Teks Kebijakan dan Air yang Tercemar
Pembahasan dalam acara tersebut dengan cepat melompat dari halaman buku ke cerita-cerita personal. Buku #ResetIndonesia berfungsi sebagai cermin yang memantulkan masalah nasional, tetapi para peserta mengisinya dengan warna lokal Jombang. Mereka bercerita tentang sungai yang fungsi ekologisnya terus merosot, berubah dari urat nadi kehidupan menjadi saluran pembuangan yang diam-diam meracuni. Yang menjadi sorotan tajam adalah kesenjangan yang lebar. Di satu sisi, ada regulasi dan retorika tentang perlindungan lingkungan yang terdengar bagus di atas kertas. Di sisi lain, implementasinya di lapangan seringkali lemah, parsial, dan tidak menyentuh akar persoalan. Kebijakan seolah berjalan sendiri, sementara kualitas air sungai menurun dengan caranya sendiri.
Data yang Bicara: Lebih dari Sekadar Perasaan
Kekhawatiran masyarakat ini bukan tanpa dasar. Menurut catatan sejumlah kelompok pemantau independen, beberapa titik sungai di Jombang menunjukkan indikator pencemaran yang mengkhawatirkan, seperti tingginya kadar BOD (Biological Oxygen Demand) dan COD (Chemical Oxygen Demand). Parameter ini mengindikasikan masuknya limbah organik dan kimiawi yang berlebihan, seringkali berasal dari aktivitas domestik yang tidak terkelola dan limpahan dari sektor tertentu. Yang memprihatinkan, trennya cenderung stagnan di level 'tercemar' atau bahkan memburuk, meski laporan-laporan tahunan telah dibuat. Data ini seperti alarm yang terus berbunyi, tetapi respons yang datang seringkali hanya berupa perbaikan kosmetik, bukan solusi sistemik.
Opini: Krisis Air adalah Cermin Krisis Tata Kelola
Di sini, saya ingin menyampaikan sebuah pandangan. Masalah sungai di Jombang, dan mungkin di banyak daerah lain, sejatinya adalah gejala dari penyakit yang lebih dalam: tata kelola yang fragmentatif dan tidak partisipatif. Kebijakan lingkungan sering dibuat secara sektoral, terpisah dari kebijakan tata ruang, pertanian, atau industri. Akibatnya, kita melihat paradoks: sebuah kawasan dilindungi di hulu, tetapi di hilirnya dibuka untuk aktivitas yang berpotensi mencemari. Selain itu, proses perumusan kebijakan masih terlalu sering mengabaikan suara masyarakat lokal yang justru paling memahami ritme sungai mereka. Mereka yang setiap hari berinteraksi dengan sungai—nelayan darat, petani yang mengairi sawah, hingga ibu rumah tangga—sering hanya menjadi objek, bukan subjek dalam percakapan tentang penyelamatan. Inilah ketimpangan sejati: ketimpangan kuasa untuk menentukan masa depan sumber daya bersama.
Implikasi yang Mengalir ke Segala Penjuru
Dampak dari krisis kualitas air ini tidak berhenti di tepian sungai. Ia mengalir jauh, menyentuh berbagai aspek kehidupan. Pertama, ancaman terhadap kesehatan masyarakat menjadi nyata. Air yang tercemar berpotensi menjadi media penyakit. Kedua, ekonomi lokal terpukul. Bagi masyarakat yang menggantungkan hidup pada sungai, seperti perikanan atau pertanian tradisional, penurunan kualitas air berarti penurunan penghasilan. Ketiga, ada implikasi ekologis jangka panjang berupa hilangnya keanekaragaman hayati dan terganggunya siklus air alami. Yang paling mengkhawatirkan, krisis ini menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah dalam mengelola lingkungan. Ketika masyarakat melihat kebijakan tidak berpihak pada kelestarian, rasa apati dan kepasrahan bisa tumbuh, yang justru memperparah masalah.
Mencari Jalan Keluar: Dari Aksi Seremonial ke Aksi Substansial
Lantas, apa yang bisa dilakukan? Diskusi di Jombang menyiratkan beberapa hal. Aktivis lingkungan yang hadir menekankan bahwa yang dibutuhkan bukan sekadar kebijakan baru, tetapi kebijakan yang 'hidup'—yang representatif, serius dalam penegakannya, dan benar-benar dirancang untuk kesejahteraan ekologis jangka panjang. Ini berarti melibatkan masyarakat sejak dari proses perencanaan, pengawasan bersama, hingga evaluasi. Selain itu, pendekatan yang holistik sangat penting. Penyelamatan sungai tidak bisa dipisahkan dari pengelolaan limbah terpadu, penegakan hukum terhadap pelaku pencemar, dan edukasi lingkungan yang masif. Inisiatif komunitas, seperti pemantauan mandiri oleh warga, bisa menjadi kekuatan penyeimbang yang sangat efektif.
Sebagai penutup, mari kita renungkan ini: sungai di Jombang, dan di mana pun, adalah lebih dari sekadar kumpulan air yang mengalir. Ia adalah penanda peradaban, saksi sejarah, dan penopang kehidupan. Ketika kualitasnya menurun diiringi dengan kebijakan yang timpang, itu adalah pesan keras tentang prioritas kita sebagai masyarakat. Diskusi dan bedah buku hanyalah sebuah awal, sebuah percikan kesadaran. Pertanyaan besarnya adalah, apakah percikan ini akan padam begitu saja, atau justru menjadi api unggun yang mampu menerangi jalan menuju perbaikan? Jawabannya tidak hanya ada di tangan pemerintah, tetapi juga di tangan setiap kita yang peduli. Mungkin bisa dimulai dengan pertanyaan sederhana: Apa yang bisa saya lakukan hari ini untuk sungai di dekat tempat tinggal saya? Karena pada akhirnya, menyelamatkan sungai sama dengan menyelamatkan masa depan kita sendiri.