Ketika Kota Pintar Malah Memperdalam Jurang: Realita Pahit Digitalisasi Perkotaan Indonesia

Bayangkan dua orang warga yang tinggal di kota yang sama. Yang satu, tinggal di apartemen dengan fiber optic, mengurus semua keperluannya lewat smartphone, dari bayar pajak hingga konsultasi dokter. Yang lain, tinggal di permukiman padat, sinyal internetnya naik-turun seperti yoyo, dan setiap kali ada layanan publik baru yang serba online, dia justru merasa semakin tersingkir. Keduanya hidup dalam satu wilayah administratif yang disebut ‘kota digital’, namun pengalaman mereka bagai bumi dan langit. Inilah paradoks yang sedang kita hadapi: teknologi yang seharusnya mempersatukan, justru berpotensi menjadi alat pemisah yang paling efektif.

Saya sering bertanya-tanya, apakah kita terlalu terpesona oleh jargon ‘smart city’ hingga lupa memeriksa, pintar untuk siapa? Gelombang digitalisasi perkotaan di Indonesia memang tak terbendung. Dari sistem transportasi terintegrasi hingga platform pelayanan satu pintu, semuanya menjanjikan efisiensi dan kemudahan. Tapi, dalam euforia membangun kota masa depan, ada satu pertanyaan kritis yang kerap terabaikan: bagaimana dengan mereka yang tidak punya ‘tiket’ untuk masuk ke dalam gerbong percepatan ini? Dampaknya bukan sekadar ketertinggalan teknis, melainkan penguatan struktur ketidakadilan sosial yang sudah ada.

Infrastruktur Digital: Bukan Hanya Soal Menara BTS

Banyak yang mengira, masalah ketimpangan akses teknologi selesai begitu jaringan internet masuk ke suatu wilayah. Itu pemikiran yang keliru. Menurut data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 2023, meski penetrasi internet di perkotaan Jawa sudah tinggi (sekitar 78%), kualitas aksesnya sangat timpang. Di pusat kota, kecepatan download bisa mencapai 30 Mbps, sementara di kawasan pinggiran atau permukiman padat di kota yang sama, angka 2 Mbps pun sudah dianggap lumayan. Ini menciptakan ‘zona nyaman digital’ dan ‘zona perjuangan digital’ dalam satu peta kota.

Implikasinya langsung terasa. Seorang anak di kawasan elite bisa mengikuti kelas coding online atau mengakses perpustakaan digital tanpa kendala. Sementara, teman sebayanya di kelurahan sebelah harus berjuang dengan video yang buffer terus-menerus, akhirnya menyerah. Peluang belajar yang tidak setara sejak dini ini berpotensi melanggengkan siklus ketimpangan ekonomi di masa depan. Teknologi, alih-alih menjadi jembatan mobilitas sosial, malah menjadi tembok baru.

Layanan Publik Online: Kemudahan atau Penghalang?

Di sinilah ironi terbesar sering terjadi. Pemerintah dengan bangga meluncurkan aplikasi untuk mengurus KTP, mengajukan bantuan sosial, atau mendaftar sekolah. Bagi pegawai kantoran yang melek gadget, ini memang solusi. Tapi coba lihat dari sudut pandang seorang ibu penjual gorengan di pasar tradisional, atau kakek-kakek yang seumur hidupnya mengurus administrasi dengan datang langsung ke kantor. Bagi mereka, antrian fisik yang panjang mungkin lebih manusiawi dibandingkan kebingungan menghadapi antarmuka aplikasi yang tidak intuitif, ditambah kuota internet yang harus dibeli.

Saya pernah berbincang dengan seorang petugas layanan masyarakat di kelurahan. Dia bercerita, sejak sistem daring diterapkan, justru banyak warga lanjut usia yang akhirnya ‘menyerahkan’ smartphone dan data pribadinya kepada orang lain—entah tetangga atau anak—untuk mengurus keperluannya. Ini menciptakan kerentanan baru berupa ketergantungan dan potensi penyalahgunaan data. Digitalisasi tanpa pendampingan dan alternatif layanan luring yang memadai bukanlah kemajuan, melainkan bentuk baru dari birokrasi yang eksklusif.

Literasi: Senjata yang Tidak Merata

Ketimpangan paling berbahaya mungkin bukan di gawai atau jaringan, tapi di kepala. Literasi digital—kemampuan untuk menggunakan teknologi secara kritis, kreatif, dan aman—adalah senjata utama di era ini. Sayangnya, distribusinya sangat tidak merata. Program pelatihan literasi digital sering menyasar kaum muda dan pelaku UMKM yang ‘terlihat’, sementara kelompok seperti pekerja migran, penyandang disabilitas, atau masyarakat di permukiman non-formal sering terlewat.

Akibatnya, mereka yang sudah punya akses fisik ke teknologi bisa memanfaatkannya untuk meningkatkan produktivitas, mencari informasi valid, dan melindungi diri dari penipuan. Sementara, mereka yang literasinya rendah hanya menjadi konsumen pasif, rentan terhadap hoaks, dan lebih mungkin menggunakan teknologi hanya untuk hiburan semata. Ini memperlebar gap bukan hanya secara ekonomi, tapi juga kapasitas kognitif dan partisipasi sosial.

Melihat ke Depan: Bisakah Kota Digital Menjadi Solusi, Bukan Masalah?

Lalu, apakah kita harus menolak digitalisasi? Tentu tidak. Masalahnya bukan pada teknologinya, tapi pada cara kita mengadopsinya. Pendekatan kita selama ini cenderung ‘tech-push’—menjejalkan teknologi dan berharap masyarakat menyesuaikan diri. Sudah waktunya beralih ke ‘need-pull’—memahami kebutuhan dan kapasitas beragam lapisan masyarakat terlebih dahulu, baru merancang solusi teknologinya.

Beberapa langkah konkret bisa dipertimbangkan. Pertama, kebijakan ‘universal service obligation’ untuk internet, mirip dengan listrik, agar akses dasar berkualitas menjadi hak, bukan komoditas mewah. Kedua, desain layanan publik yang ‘hybrid by default’, selalu menyediakan jalur luring yang sederhana dan bermartabat sebagai opsi setara. Ketiga, program literasi digital yang masif dan inklusif, menyasar kelompok rentan dengan metode yang sesuai konteks mereka, bukan sekadar seminar seremonial.

Pada akhirnya, ujian sebuah kota digital bukan terletak pada kecanggihan server atau jumlah aplikasi yang diluncurkan. Ujian sesungguhnya adalah: apakah nenek yang tinggal di gang sempit, atau sopir angkot yang menghabiskan hari di jalan, bisa merasakan bahwa kehadiran teknologi membuat hidup mereka lebih mudah dan terhormat? Jika jawabannya tidak, maka yang kita bangun bukanlah kota pintar, melainkan hanya sebuah taman bermain digital untuk segelintir orang, yang dikelilingi oleh tembok ketidakaksesan yang semakin tinggi.

Mari kita renungkan. Setiap kali ada inovasi digital baru di kota kita, coba tanyakan pada diri sendiri: “Ini untuk siapa?” dan “Siapa yang mungkin tertinggal?”. Kesadaran kolektif untuk mempertanyakan hal ini adalah langkah pertama menuju digitalisasi yang lebih manusiawi dan berkeadilan. Karena kota yang benar-benar pintar, adalah kota yang tidak meninggalkan siapa pun di belakang.