Kota untuk Siapa? Ketika Kemajuan Urban Hanya Menyisakan Ketimpangan

Coba Anda ingat, kapan terakhir kali melihat foto kota besar Indonesia dari atas? Mungkin dari drone atau pesawat. Apa yang terlihat? Siluet gedung-gedung tinggi yang menjulang, kawasan komersial yang terang benderang di malam hari, dan infrastruktur baru yang membelah kota. Tapi, coba zoom in sedikit. Di sela-sela kemegahan itu, ada pemandangan lain: permukiman padat yang berhimpitan, jalan sempit, dan ruang hijau yang nyaris tak tersisa. Dua realitas ini hidup berdampingan, dan jaraknya semakin jauh. Inilah potret paling jujur dari pembangunan perkotaan kita—sebuah kemajuan yang, sayangnya, belum tentu untuk semua.

Saya sering bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang ‘menikmati’ kota modern ini? Apakah tukang ojek online yang harus menempuh 20 km dari rumahnya di pinggiran untuk mengantar makanan ke apartemen mewah? Atau ibu-ibu di bantaran sungai yang air bersihnya langka, sementara di seberangnya mal air mancur terus menyala? Pertanyaan ini bukan sekadar retorika, tapi cermin dari sebuah sistem yang sedang tidak beres. Pembangunan kota, jika hanya diukur dari PDRB dan jumlah investasi, adalah cerita yang setengah jadi. Dampak sosial dan lingkungannya justru bagian cerita yang paling menentukan kualitas hidup kita bersama.

Dari Ketimpangan Fisik Menuju Krisis Sosial yang Mengakar

Mari kita bicara data sejenak. Menurut laporan Oxfam dan Infid beberapa waktu lalu, ketimpangan ekonomi di perkotaan Indonesia termasuk yang paling tinggi di Asia Tenggara. Yang menarik, ketimpangan ini tidak hanya soal uang. Ia telah bermetamorfosis menjadi ketimpangan akses yang kompleks. Ambil contoh sederhana: akses terhadap udara bersih. Studi AirVisual menunjukkan bahwa kawasan industri dan permukiman padat di kota-kota besar memiliki tingkat polusi udara 3-5 kali lebih tinggi dibanding kawasan elite yang banyak ruang terbuka. Artinya, kesehatan masyarakat miskin kota lebih rentan terancam, bukan karena pilihan, tapi karena keterpaksaan geografis dan ekonomi.

Implikasinya jauh lebih dalam dari sekadar angka. Ketika seseorang harus menghabiskan pendapatan hariannya untuk ongkos transportasi yang mahal dari pinggiran ke pusat kota, atau ketika anak-anak di permukiman kumuh kesulitan belajar karena minimnya penerangan dan ruang, maka yang terjadi adalah siklus kemiskinan yang diperpanjang. Kota, yang seharusnya menjadi mesin mobilitas sosial, justru berubah menjadi penjara kelas. Dampaknya bukan hanya hari ini, tapi untuk generasi berikutnya. Kita sedang menciptakan kota dengan ‘kasta’ yang tak terlihat namun sangat nyata dampaknya.

Infrastruktur Megah vs Layanan Dasar yang Terabaikan: Sebuah Paradoks

Tidak ada yang salah dengan membangun MRT, LRT, atau tol layang. Itu kemajuan. Tapi menjadi masalah besar ketika proyek-proyek megah itu justru mengalihkan perhatian dan anggaran dari hal-hal mendasar. Di banyak kota, kita punya mal baru setiap tahun, tapi sistem drainase dan pengelolaan sampah tetap amburadul, menyebabkan banjir rutin yang selalu menerjang permukiman warga miskin terlebih dahulu. Kita bangun apartemen mewah, tapi program rumah susun sederhana sehat (rusunawa) terbengkalai atau lokasinya jauh dari pusat aktivitas.

Opini pribadi saya, ini adalah bentuk ketidakadilan spasial yang paling kasat mata. Pembangunan menjadi seperti pesta yang hanya dihadiri oleh segelintir orang, sementara sebagian besar warga hanya bisa menonton dari luar pagar, bahkan harus membersihkan sampah pestanya. Layanan publik—kesehatan, pendidikan, transportasi yang terjangkau—seharusnya menjadi tulang punggung kota yang adil. Ketika tulang punggung ini rapuh, seluruh tubuh kota akan sakit. Dan seperti penyakit pada tubuh nyata, yang paling menderita adalah mereka yang sistem imunnya—dalam hal ini, kemampuan ekonomi—paling lemah.

Lingkungan: Korban dan Cermin Ketidakadilan yang Paling Nyata

Dampak lingkungan dari pembangunan yang timpang mungkin adalah bukti yang paling tak terbantahkan. Kawasan hijau dan resapan air banyak beralih fungsi menjadi kawasan komersial dan permukiman eksklusif. Siapa yang menanggung risiko banjir akibat alih fungsi ini? Bukan penghuni kawasan eksklusif yang sistem drainasenya baik, melainkan warga di dataran rendah dan bantaran sungai. Ini adalah contoh klasik di mana biaya eksternal (external cost) pembangunan dibebankan kepada pihak yang paling tidak berdaya.

Belum lagi soal sampah. Kawasan permukiman padat seringkali menjadi ‘terminal akhir’ sampah yang tidak terkelola, sementara kawasan komersial menghasilkan sampah lebih banyak namun memiliki sistem pengangkutan yang lebih baik. Polusi suara, polusi cahaya, dan hilangnya ruang bermain anak juga berdampak tidak merata. Lingkungan yang buruk bukan lagi sekadar masalah estetika, tapi menjadi faktor penentu kualitas hidup, kesehatan mental, dan masa depan anak-anak yang tumbuh di dalamnya. Kota yang tidak adil secara lingkungan pada dasarnya sedang meracuni sebagian warganya sendiri.

Lalu, Apa yang Bisa Kita Lakukan? Bukan Hanya Soal Kebijakan

Banyak yang berteriak, “Ini tugas pemerintah!” Memang benar. Tata kelola kota yang partisipatif, perencanaan yang transparan, dan regulasi yang berpihak pada publik adalah kunci. Tapi, saya percaya ini juga soal kesadaran kolektif kita sebagai warga kota. Setiap kali kita memilih untuk tidak peduli dengan nasib tetangga di seberang kompleks, setiap kali kita menganggap permukiman kumuh sebagai ‘aib kota’ yang harus ditutupi alih-alih dibenahi, kita turut memperkuat tembok ketimpangan itu.

Kota yang adil mungkin harus dimulai dari pertanyaan sederhana: “Apakah saya mau hidup di kota di mana anak saya aman, tapi anak orang lain terancam?” Atau, “Apakah saya nyaman menikmati kemewahan, sementara orang lain berjuang untuk air bersih?” Jika jawabannya tidak, maka kita semua—pemerintah, swasta, akademisi, media, dan warga biasa—punya pekerjaan rumah.

Mari kita bayangkan kota bukan sebagai kumpulan bangunan, tapi sebagai sebuah ekosistem hubungan. Seperti ekosistem sungai, jika hulunya tercemar, hilirnya akan sakit. Jika sebagian warganya terpinggirkan, seluruh kota pada akhirnya akan merasakan dampaknya, dalam bentuk kriminalitas, ketegangan sosial, atau krisis kesehatan bersama. Membangun keadilan bukanlah amal, melainkan investasi paling cerdas untuk keberlangsungan kota itu sendiri.

Jadi, lain kali Anda melihat kemajuan fisik kota, tanyakan lagi: kemajuan untuk siapa? Dan yang lebih penting, apa yang bisa saya lakukan, sekecil apa pun, agar kota ini menjadi rumah yang layak untuk semua penghuninya? Karena pada akhirnya, kota yang manusiawi bukanlah yang pencakar langitnya paling tinggi, melainkan yang jarak antara si kaya dan si miskin, antara pusat dan pinggiran, antara yang terlayani dan yang terlupakan, adalah jarak yang masih bisa dijembatani. Itulah tantangan terbesar kita ke depan.