Mengupas WFH Sebagai Strategi Hemat Energi: Antara Solusi Instan dan Transformasi Sistemik

Bayangkan jika seluruh aparatur sipil negara tiba-tiba diminta bekerja dari rumah untuk menghemat listrik. Gedung-gedung pemerintah mungkin sepi, tapi di ribuan rumah, AC, komputer, dan peralatan elektronik lain justru menyala lebih lama. Inilah paradoks yang sering luput dari perbincangan tentang work from home (WFH) sebagai senjata pamungkas penghematan energi. Seperti yang diungkapkan oleh Anggota Komisi XII DPR Ratna Juwita Sari, ada risiko besar ketika kita menganggap satu kebijakan sebagai solusi tunggal untuk masalah yang kompleks.

Pernyataan Ratna Juwita di akhir Maret 2026 bukan sekadar kritik, melainkan alarm penting. Di tengah rencana pemerintah menerapkan program penghematan energi mulai April, ia mengingatkan agar kita tidak terjebak pada solusi yang terlihat mudah di permukaan, namun mengabaikan akar persoalan tata kelola energi nasional yang sebenarnya membutuhkan pendekatan lebih strategis dan menyeluruh.

Mengapa Fokus pada WFH Bisa Menyesatkan?

Ratna dengan tegas menyatakan bahwa menjadikan WFH sebagai andalan utama kebijakan hemat energi adalah pendekatan yang terlalu sempit. "WFH bukan solusi tunggal," tegas legislator Fraksi PKB tersebut. Yang mengkhawatirkannya adalah potensi kebijakan ini diambil secara instan, tanpa kajian komprehensif dan perencanaan matang yang seharusnya menjadi dasar setiap keputusan strategis negara.

Pertanyaannya kemudian: jika bukan WFH, lalu apa? Ratna mengajak kita melihat lebih luas. Menurutnya, beban penghematan energi tidak boleh hanya dibebankan pada perubahan pola kerja aparatur. Justru, sektor-sektor besar yang selama ini menjadi penyumbang konsumsi energi terbesarlah yang harus menjadi sasaran utama. Ini seperti berusaha mengeringkan banjir dengan menimba air menggunakan gayung, sementara pintu air utama tetap terbuka lebar.

Dampak Sosial-Ekonomi yang Sering Terabaikan

Pernahkah Anda membayangkan bagaimana dampak riil WFH massal terhadap produktivitas kerja di sektor publik? Atau bagaimana kualitas layanan publik bisa terdampak ketika interaksi langsung berkurang? Ratna mengingatkan bahwa setiap kebijakan memiliki konsekuensi multidimensi yang perlu dipertimbangkan matang-matang.

Data menarik dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menunjukkan bahwa konsumsi listrik sektor rumah tangga justru meningkat signifikan selama periode WFH massal di masa pandemi—naik hingga 30% di beberapa wilayah perkotaan. Sementara itu, konsumsi di gedung perkantoran memang turun, tapi tidak sebanding dengan peningkatan di sektor residensial. Ini menciptakan pergeseran beban, bukan pengurangan yang signifikan.

Menuju Kebijakan yang Lebih Sistemik dan Berkeadilan

"Kalau serius ingin hemat energi, jangan hanya mengubah pola kerja ASN," ujar Ratna dengan nada yang tegas namun konstruktif. Ia menawarkan alternatif yang lebih substantif: perbaikan manajemen energi di gedung-gedung pemerintah, pendorongan efisiensi di sektor industri, dan optimalisasi transportasi publik. Menurut analisisnya, ketiga area ini memiliki potensi dampak yang jauh lebih besar dan berkelanjutan.

Di sini, Ratna tidak sekadar mengkritik, tetapi memberikan jalan keluar yang konkret. Ia mendorong langkah-langkah konstruktif seperti audit energi nasional menyeluruh di sektor publik dan industri, percepatan transisi ke energi terbarukan, peningkatan efisiensi penggunaan listrik di fasilitas negara, serta penguatan sistem transportasi massal untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak.

Opini: Antara Simbolisme dan Transformasi Nyata

Dari sudut pandang pengamat kebijakan publik, peringatan Ratna ini sangat relevan. Ada kecenderungan di banyak negara—tidak hanya Indonesia—untuk memilih kebijakan yang terlihat "seksi" dan mudah dikomunikasikan kepada publik, meskipun dampak riilnya terbatas. WFH sebagai strategi hemat energi masuk dalam kategori ini: mudah diumumkan, mudah dipahami, tapi belum tentu efektif.

Yang lebih mengkhawatirkan adalah jika kebijakan simbolis seperti ini justru mengurangi tekanan untuk melakukan reformasi sistemik yang sebenarnya dibutuhkan. Ketika publik sudah merasa "sesuatu telah dilakukan", momentum untuk perubahan mendasar bisa hilang. Ratna mengingatkan agar kita tidak terjebak dalam pola pikir ini: "Jangan sampai kebijakan ini terkesan simbolik. Hemat energi harus berbasis data, berbasis sektor prioritas, dan punya dampak nyata bagi negara."

Data Unik: Di Mana Potensi Penghematan Sebenarnya?

Menurut studi Institute for Essential Services Reform (IESR), potensi penghematan energi terbesar justru berada di luar skema WFH. Sektor industri menyumbang sekitar 45% konsumsi energi nasional, dengan tingkat efisiensi yang masih bisa ditingkatkan 15-20% melalui teknologi dan manajemen yang lebih baik. Gedung komersial dan pemerintah memiliki potensi penghematan 25-30% melalui sistem pendingin, pencahayaan, dan peralatan yang lebih efisien.

Sementara itu, transportasi—khususnya kendaraan pribadi—menyumbang konsumsi BBM terbesar. Penguatan transportasi massal di kota-kota besar berpotensi mengurangi konsumsi bahan bakar hingga 40% untuk perjalanan komuter. Angka-angka ini menunjukkan bahwa fokus pada WFH untuk aparatur mungkin hanya menyentuh permukaan dari gunung es masalah energi nasional.

Peran Legislatif dalam Mengawal Transformasi Energi

Sebagai anggota DPR, Ratna menegaskan bahwa lembaga legislatif akan terus mengawal agar kebijakan penghematan energi tidak hanya bersifat jangka pendek dan reaktif. "Tetapi menjadi bagian dari transformasi energi nasional yang berkelanjutan," tandasnya. Ini adalah komitmen penting, karena tanpa pengawasan dan evaluasi berkelanjutan, kebijakan energi seringkali terjebak dalam siklus perencanaan yang tidak implementatif.

Pengawasan DPR diharapkan bisa memastikan bahwa kebijakan energi tidak hanya responsif terhadap tekanan jangka pendek (seperti kenaikan harga atau kelangkaan), tetapi juga visioner dalam membangun ketahanan energi jangka panjang. Ini termasuk memastikan alokasi anggaran yang memadai untuk penelitian, pengembangan, dan implementasi teknologi energi terbarukan serta efisiensi energi di berbagai sektor.

Pada akhirnya, perdebatan tentang WFH versus pendekatan sistemik dalam penghematan energi mengajarkan kita satu pelajaran penting: solusi sederhana untuk masalah kompleks seringkali adalah ilusi. Seperti yang diingatkan oleh Ratna Juwita, kita membutuhkan keberanian untuk melihat masalah secara utuh dan merancang solusi yang sama kompleksnya dengan masalah yang dihadapi.

Pertanyaan reflektif untuk kita semua: Sudah siapkah kita meninggalkan solusi instan dan mulai berinvestasi pada transformasi sistemik? Karena hemat energi yang sesungguhnya bukan tentang mematikan lampu di kantor, tetapi tentang menyalakan kesadaran baru dalam tata kelola energi nasional. Mari kita jadikan peringatan ini bukan sebagai akhir perdebatan, tetapi sebagai awal dari dialog yang lebih produktif tentang masa depan energi Indonesia yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan.