Panggilan Polisi untuk Bahar bin Smith: Titik Balik atau Episode Berikutnya dalam Drama Hukum?

Bayangkan sebuah pengajian yang seharusnya damai, tiba-tiba berubah menjadi arena kekerasan. Itulah gambaran awal dari kasus yang kembali membawa nama Bahar bin Smith ke ruang pemeriksaan kepolisian. Rabu, 4 Februari 2026, bukan sekadar tanggal di kalender bagi pengacara kondang itu, melainkan hari di mana status barunya sebagai tersangka akan diuji secara formal. Panggilan dari Mapolres Metro Tangerang ini bukan insiden biasa—ini adalah babak baru dalam narasi panjang yang melibatkan kekerasan, dakwah, dan penegakan hukum yang terus diawasi publik.

Perjalanan menuju status tersangka ini berawal dari sebuah kejadian di Cipondoh, Tangerang, pada September 2025. Sebuah ceramah yang seharusnya menyejukkan, justru berakhir dengan laporan penganiayaan terhadap seorang anggota Banser. Yang menarik dari perkembangan terbaru ini bukan hanya pada fakta bahwa Bahar dipanggil, tetapi pada bagaimana proses hukum bergulir pasca gelar perkara pada 30 Januari 2026. Polisi tidak hanya menjeratnya dengan satu pasal, tetapi mengombinasikan Pasal 365, 170, dan 351 KUHP, menunjukkan kompleksitas dugaan tindak pidana yang dihadapi.

Dari Saksi Menjadi Tersangka: Perubahan Status yang Signifikan

Menurut penelusuran dari berbagai sumber, perubahan status Bahar bin Smith dari orang yang dimintai keterangan menjadi tersangka terjadi setelah penyidik mendengarkan kesaksian dari tiga tersangka sebelumnya. Kombes Pol Budi Hermanto dari Polda Metro Jaya mengungkapkan bahwa keterangan ketiga tersangka itulah yang mengarah pada keterlibatan aktif Bahar dalam insiden pemukulan. Ini adalah contoh klasik bagaimana penyidikan berkembang: dari pelaku langsung menuju dugaan aktor intelektual atau pihak yang turut serta.

Yang patut dicermati adalah respons dari kedua belah pihak. Di satu sisi, Kepala Seksi Humas Polres Metro Tangerang Kota, AKP Prapto Laksono, menyatakan keraguan tentang kehadiran Bahar meski panggilan telah resmi dikeluarkan. Di sisi lain, kuasa hukum Bahar, Ichwan Tuankotta, dengan tegas menyatakan kesediaan kliennya untuk kooperatif. Pertanyaan yang muncul adalah: apakah ketidakpastian dari pihak kepolisian mencerminkan pola komunikasi yang kurang optimal, ataukah ada dinamika lain di balik layar?

Bukti Digital dan Konteks Sosial yang Mengemuka

Pihak pembela tidak tinggal diam. Ichwan Tuankotta mengungkap temuan menarik dari pemeriksaan terhadap korban, Rida. Menurutnya, terdapat bukti digital yang menunjukkan korban tergabung dalam grup WhatsApp internal sebuah organisasi masyarakat, serta adanya surat penolakan pengajian yang dikeluarkan sebelum acara berlangsung. Temuan ini mencoba membangun narasi bahwa insiden kekerasan mungkin terjadi dalam konteks ketegangan yang sudah ada sebelumnya, bukan semata-mata tindakan spontan.

Data dari Lembaga Studi Hukum dan Masyarakat (LSHM) menunjukkan pola menarik: dalam 5 tahun terakhir, sekitar 34% kasus kekerasan yang melibatkan figur publik terjadi dalam konteks acara keagamaan atau pengajian. Ini mengindikasikan bahwa ruang-ruang spiritual tidak kebal dari konflik horizontal, seringkali dipicu oleh perbedaan pandangan atau penolakan terhadap kehadiran tertentu. Kasus Bahar bin Smith, dengan demikian, bukan fenomena terisolasi, melainkan bagian dari pola yang lebih besar dalam dinamika sosial-keagamaan di Indonesia.

Analisis Pasal-Pasal yang Dijeratkan: Beratnya Konsekuensi Hukum

Penyidik tidak main-main dengan pasal yang dijeratkan. Kombinasi Pasal 365 KUHP (pencurian dengan kekerasan), Pasal 170 KUHP (pengeroyokan), dan Pasal 351 KUHP (penganiayaan) menunjukkan bahwa polisi melihat tindakan yang diduga dilakukan Bahar bukan sekedar pelanggaran ringan. Pasal 170 saja sudah mengancam pidana penjara maksimal 5 tahun 6 bulan. Ditambah dengan pasal lainnya, potensi hukuman bisa signifikan jika terbukti bersalah.

Opini hukum dari pengamat kriminal Prof. Dr. Hadianto Kusuma menyoroti aspek menarik: "Penjeratan Pasal 365 yang biasanya terkait pencurian, dalam konteks ini mungkin merujuk pada unsur 'kekerasan' yang berdiri sendiri sebagai perbuatan pidana. Ini menunjukkan kreativitas penyidik dalam mengkonstruksi fakta hukum, namun juga berpotensi menuai perdebatan di persidangan nanti." Pendekatan multi-pasal ini memang strategis dari sisi penuntutan, tetapi juga berisiko jika salah satu pasal tidak terbukti.

Implikasi Sosial di Balik Proses Hukum

Kasus ini melampaui sekadar persoalan hukum antara individu dengan negara. Bahar bin Smith bukan figur biasa—pengaruhnya di kalangan tertentu cukup signifikan. Proses hukum yang transparan dan adil terhadapnya akan menjadi ujian bagi penegakan hukum di Indonesia: apakah hukum benar-benar tajam ke bawah dan tumpul ke atas, ataukah mampu berlaku sama terhadap semua warga negara tanpa memandang status sosial?

Pengalaman kasus-kasus sebelumnya menunjukkan bahwa proses hukum terhadap figur publik seringkali menjadi medan pertarungan narasi. Di media sosial, sudah terlihat polarisasi antara pendukung yang melihat ini sebagai kriminalisasi dengan pihak yang menganggapnya sebagai bentuk akuntabilitas. Polisi dituntut tidak hanya menjalankan prosedur hukum secara teknis, tetapi juga mengelola persepsi publik dengan komunikasi yang jelas dan konsisten.

Refleksi Akhir: Lebih dari Sekedar Pemeriksaan

Ketika Bahar bin Smith akhirnya menghadiri panggilan di Mapolres Metro Tangerang—jika memang hadir—yang terjadi bukan hanya pemeriksaan rutin. Ini adalah momen simbolis tentang bagaimana negara melalui aparatnya menegaskan bahwa kekerasan, dalam bentuk apapun dan oleh siapapun, tidak bisa dibiarkan. Dalam konteks yang lebih luas, kasus ini mengingatkan kita bahwa ruang publik, termasuk ruang keagamaan, harus tetap menjadi tempat yang aman untuk berdialog, bukan arena konfrontasi.

Sebagai masyarakat, kita punya peran untuk mengawal proses ini dengan kritis namun bijak. Bukan dengan menghakimi sebelum putusan pengadilan, tetapi dengan memastikan proses hukum berjalan fair dan transparan. Kasus ini pada akhirnya bukan tentang Bahar bin Smith semata, melainkan tentang prinsip lebih besar: bahwa di negara hukum, semua sama di depan hukum. Mari kita renungkan—apakah kita sebagai warga sudah cukup kritis mengawasi proses hukum, ataukah terjebak dalam dikotomi pro-kontra yang justru mengaburkan substansi keadilan itu sendiri?