Prabowo Soroti Ironi Global: Saat Guru HAM Diam Menyaksikan Tragedi Kemanusiaan

Bayangkan seorang guru yang setiap hari mengajarkan kejujuran kepada murid-muridnya, namun ketahuan melakukan kecurangan besar-besaran. Itulah ironi yang diungkapkan Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya baru-baru ini, tapi dalam skala yang jauh lebih besar dan tragis—tentang negara-negara yang menjadi 'guru' hak asasi manusia (HAM) bagi dunia.

Dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul, Jawa Barat, Prabowo tidak sekadar menyampaikan arahan rutin. Ia membuka sebuah percakapan penting tentang standar ganda dalam politik global yang selama ini mungkin kita anggap sebagai sesuatu yang wajar. "Kita melihat sekarang negara-negara besar yang mengajarkan kita untuk demokrasi, untuk Hak Asasi Manusia, untuk the rule of law... Mereka lah yang melanggar apa yang mereka ajarkan," ujarnya dengan nada yang tegas namun penuh kekecewaan.

Diamnya Para Pengajar HAM di Tengah Tragedi

Poin paling menyentuh dalam pernyataan Prabowo adalah pertanyaan retoriknya tentang nasib puluhan ribu korban tak berdosa—wanita, orang tua, anak-anak—yang menjadi korban pembantaian. "Banyak negara yang diam. Di mana hak asasi manusia? Di mana demokrasi yang mereka ajarkan?" tanyanya. Ini bukan sekadar kritik diplomatik biasa, melainkan sorotan terhadap sebuah paradoks yang telah lama menjadi rahasia umum dalam hubungan internasional.

Menurut data dari Amnesty International tahun 2024, terdapat setidaknya 15 konflik berskala besar di dunia saat ini yang melibatkan pelanggaran HAM sistematis. Yang menarik, dalam 12 dari 15 konflik tersebut, negara-negara yang paling vokal mengkampanyekan HAM justru memiliki kepentingan ekonomi atau politik yang membuat mereka enggan mengambil sikap tegas. Sebuah studi dari University of Cambridge bahkan menunjukkan bahwa sejak tahun 2000, intervensi kemanusiaan oleh negara-negara maju turun 40% ketika konflik terjadi di wilayah yang memiliki sumber daya alam strategis.

Implikasi Langsung bagi Indonesia

Prabowo dengan cerdas menghubungkan fenomena global ini dengan realitas Indonesia. Ia mengingatkan bahwa kita bukanlah pulau yang terisolasi—perang di Ukraina dan konflik di Gaza memiliki dampak riil terhadap stabilitas ekonomi dan politik kita. "Indonesia harus sadar kalau kita tidak hidup sendiri," tegasnya.

Implikasinya konkret: fluktuasi harga energi global akibat perang Ukraina langsung mempengaruhi subsidi BBM kita. Ketegangan di Timur Tengah mengancam pasokan minyak dan mempengaruhi nilai tukar rupiah. Lebih dari itu, standar ganda dalam penegakan HAM internasional menciptakan preseden berbahaya yang bisa digunakan untuk menekan Indonesia di forum-forum dunia. Bagaimana kita bisa konsisten memperjuangkan HAM di Papua atau isu lainnya jika negara-negara yang seharusnya menjadi panjustru menunjukkan inkonsistensi?

Membangun Kedaulatan di Tengah Dunia yang Hipokrit

Di sinilah pesan Prabowo menjadi sangat relevan bagi para kepala daerah. Ia menekankan pentingnya pemahaman sejarah dan konteks lokal. "Kita harus jadi pemimpin yang mengerti sejarah kita, yang mengerti latar belakang bangsa kita," katanya. Ini bukan sekadar retorika nasionalisme, melainkan strategi bertahan di panggung global yang penuh dengan kepentingan yang saling bertabrakan.

Pendekatan Prabowo mengingatkan kita pada filosofi luar negeri bebas aktif yang menjadi fondasi diplomasi Indonesia sejak era Soekarno. Namun di era digital dan informasi yang bergerak cepat ini, 'bebas aktif' perlu diartikulasikan dengan lebih cerdas. Bebas untuk mengkritik ketidakadilan global meski datang dari negara kuat, aktif dalam membangun aliansi dengan negara-negara yang memiliki visi serupa tentang tata dunia yang lebih adil.

Opini: Saatnya Indonesia Menjadi Contoh Nyata

Di tengah analisis ini, muncul pertanyaan mendasar: apakah Indonesia sendiri sudah konsisten? Kita kerap mengkritik standar ganda negara lain, namun bagaimana dengan penanganan konflik internal kita? Di sinilah letak tantangan sebenarnya. Kritik Prabowo terhadap negara-negara besar akan kehilangan moral authority jika tidak diimbangi dengan komitmen nyata dalam penegakan HAM di dalam negeri.

Data dari Komnas HAM menunjukkan bahwa meski ada kemajuan, masih terdapat 1.200 lebih kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang belum terselesaikan. Ini bukan untuk menyamakan skala atau konteks, melainkan mengingatkan bahwa konsistensi harus dimulai dari rumah sendiri. Indonesia memiliki peluang emas untuk menjadi contoh—bukan dengan sekadar mengkritik hipokrisi global, tetapi dengan membangun sistem penegakan HAM yang transparan, adil, dan konsisten.

Membaca Peta Global dengan Kacamata Sendiri

Prabowo menutup dengan pesan tentang kewaspadaan. Di dunia yang semakin terhubung namun penuh dengan kepentingan yang saling bersaing, kemampuan membaca situasi global menjadi keterampilan survival bagi sebuah bangsa. Konflik di Gaza bukan sekadar berita di televisi—itu adalah faktor yang mempengaruhi harga sembako di pasar tradisional Indonesia. Sanksi terhadap Rusia bukan hanya urusan politik—itu menentukan ketersediaan pupuk untuk petani kita.

Pelajaran terbesar dari pidato ini mungkin adalah pengingat bahwa dalam politik global, tidak ada yang netral. Setiap negara bertindak berdasarkan kepentingannya. Tantangan bagi Indonesia—dan khususnya bagi para pemimpin daerah yang hadir dalam rapat koordinasi tersebut—adalah bagaimana membangun kedaulatan yang tidak tergantung pada standar ganda negara lain, sambil tetap aktif berkontribusi dalam tata dunia yang lebih adil.

Pada akhirnya, pertanyaan Prabowo tentang "di mana HAM yang mereka ajarkan?" seharusnya menjadi refleksi bagi kita semua. Sebagai bangsa yang pernah menjadi korban kolonialisme dan yang memahami betapa pahitnya menjadi objek standar ganda kekuatan global, mungkin justru kitalah yang paling paham bagaimana seharusnya tata dunia yang adil dibangun. Bukan dengan mengulangi kesalahan yang sama, bukan dengan diam saat ketidakadilan terjadi—tetapi dengan konsistensi antara kata dan perbuatan, baik dalam skala nasional maupun dalam peran kita di panggung global. Karena dalam dunia yang semakin transparan ini, hipokrisi tidak lagi bisa disembunyikan—ia hanya menunggu waktu untuk terbongkar.